Pemilu 2019, Hitung Cepat Sebut 9 Partai Ini Lolos Parlemen

image-gnews
Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Ilustrasi rapat di DPR. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai yang memiliki kursi di parlemen berpeluang kembali tetap bertahan di Senayan. Hasil hitung cepat sejumlah lembaga atas pemungutan suara Pemilu 2019 yang berlangsung kemarin menyebutkan sembilan partai lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Baca: Exit Poll Poltracking: PDIP Nomor Wahid, PKPI dan Garuda Bontot

Hasil hitung cepat lembaga Charta Politika menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali mendulang suara paling besar, yakni 19,88 persen dari 86,5 persen data hitung cepat yang masuk. Di urutan kedua, ada Partai Gerindra dengan jumlah suara 12,67 persen. Partai Golkar berada di urutan ketiga dengan perolehan suara 11,05 persen. Urutan berikutnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan angka 9,63 persen dan diikuti Partai Keadilan Sejahtera dengan angka 9,01 persen

Partai lain yang lolos syarat minimum kursi parlemen, yakni Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat. Sedangkan Partai Garuda, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Hanura, Partai Berkarya, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, tak lolos karena jumlah suara yang didapat kurang dari 4 persen. Hasil yang nyaris sama ditunjukkan oleh lembaga survei Indo Baromater dan Indikator Politik Indonesia.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Aria Bima, mengatakan kunci kesuksesan partainya dalam pemilihan legislator adalah kemerataan kader. Ia menyebutkan kepengurusan PDIP paling lengkap di seluruh Indonesia dibanding partai lain. "Kader yang terdistribusi merata dan berkualitas adalah kelebihan PDIP," katanya di Jakarta, Rabu, 17 April 2019.

Baca: AHY: Lebih Bijak Tunggu Hasil Resmi Pemilu 2019 Versi KPU

Selain itu, PDIP mengklaim mendapatkan efek ekor jas dari pencalonan Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden. PDIP, kata Aria, memanfaatkan seluruh kadernya yang menjadi kepala daerah, anggota Dewan, hingga pengurus di daerah untuk menjelaskan kepada pemilih bahwa Jokowi adalah kader partai berlambang banteng moncong putih itu.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Lukman Edy, kemenangan partainya dalam pemilihan legislator kali ini disebabkan oleh solidnya struktur pengurus hingga ke bawah. Selain itu, dalam sepuluh tahun terakhir, PKB tak pernah menuai konflik. "PKB juga sangat menikmati dan terlibat aktif di pilpres ini, sehingga efek ekor jasnya memberi keuntungan bagi PKB," ujar dia.

Iklan
image-banner
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Umum PSI, Grace Natalie, mengakui kekalahannya. Meski begitu, ia mengatakan dua persen suara yang diperoleh PSI patut diperhitungkan untuk kembali berlaga pada pemilu lima tahun mendatang. Ia berjanji tetap akan memperjuangkan suara para pendukungnya melalui kerja sama dengan komunitas masyarakat sipil dan media. "PSI akan kembali menyapa rakyat. Bukan lima tahun lagi, tapi besok," tutur dia.

Adapun Sekretaris Jenderal Perindo, Ahmad Rofiq, mengatakan masih optimistis partainya bisa menembus 4 persen suara. "Sekarang kan masih berlangsung hitung cepat. Kami menunggu penghitungan manual dari KPU," katanya.

Direktur Riset Charta Politika, Muslimin, tak kaget dengan hasil hitung cepat. Beberapa survei yang dilakukan lembaganya memprediksi bahwa partai-partai pemilik kursi parlemen bakal kembali menguasai parlemen. Alasannya, partai-partai lama sudah memiliki infrastruktur yang solid sehingga cukup kuat memperoleh suara di atas ambang batas. “Kecuali Hanura. Dia belum solid. Begitu terjadi konflik internal, kecenderungan partai agak sulit membangun konsolidasi. Hanura belum punya pemilih loyal yang kuat,” ucap dia.

Baca: Tak Lolos Parlemen, PSI: Kami Terima dan Tetap Berjuang

Menurut Muslimin, tak mudah bagi partai baru untuk bertarung melawan partai lama yang sudah stabil dan memiliki basis pendukung. “Partai tidak hanya bisa mengedepankan ketua umum, tapi bagaimana mesin politik itu dibawa. Selain itu, calegnya harus bisa berkontribusi di partai,” katanya.

MAYA AYU PUSPITASARI | ARKHELAUS WISNU

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

15 jam lalu

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Yusril Ihza Mahendra memberikan sambutan saat acara pembukaan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Kantor DPP PBB di Jakarta, Sabtu 18 mei 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

4 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

4 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

4 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.